Penulis:Rudi Mandala
Rote Ndao-SuaraNkri.Com-Sejumlah masyarakat Rote Ndao mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Rote Ndao untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pedagang Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran yang diduga menjual dengan harga jauh di atas ketentuan resmi dan takaran tak sesuai standar.
Salah satu warga Rote Ndao yang enggan namanya di sebut, kepada wartawan SuaraNkri.Com mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini kami menemukan langsung di lapangan adanya praktik penjualan BBM dengan harga tidak wajar dan takaran tak seauai.
Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan bagi kami masyarakat, mengingat kami petani saat ini melakukan sesuatu harus menggunakan BBM, misal rontok padi harus buruh BBM dan siram tanaman pun butuh BBM.
“Perbuatan semacam ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan.
Di saat masyarakat sedang berjuang dengan keringat yang bercucuran tanpa mengenal ujan angin panas teriknya matahari, justru ada pihak yang mencari keuntungan berlebihan dari penderitaan sesama,” tegas warga yang enggan namanya di sebut.
Perbuatan Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah menjadi praktik memperdagangkan penderitaan rakyat,” ujarnya.
Warga Rote Ndao menilai APH masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan distribusi BBM di lapangan.
“Saat ini harga BBM eceran mencapai Rp 16 ribu hingga Rp 20 ribu per stenga liter. Ini adalah bentuk eksploitasi terang-terangan terhadap warga yang sedang berada dalam kondisi sulit,” katanya.
Masyarakat meminta APH untuk segera melakukan penyisiran dan operasi penertiban ke titik-titik penjualan yang dicurigai melakukan pelanggaran. Penindakan tegas dinilai penting agar praktik serupa tidak terus terjadi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Selain itu, Masyarakat juga mendesak pemerintah daerah untuk berkoordinasi aktif dengan Pertamina agar pasokan BBM tetap bisa menjangkau dasa-desa yang jaraknya jauh dari SPBU. Menurut Masyarakat, kelancaran distribusi adalah kunci untuk mencegah kelangkaan dan menghentikan praktik permainan harga.
Warga menegaskan bahwa respons cepat dari pemerintah dan APH menjadi keharusan demi menjaga stabilitas sosial dan rasa keadilan di tengah masyarakat terdampak.
