ROTE NDAO – SuaraNkri.com – Sejumlah paket pekerjaan infrastruktur jalan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), berpotensi tidak selesai sesuai jadwal.
Kondisi ini menjadi sorotan di tengah ketidakpastian pendanaan daerah, termasuk pengajuan pinjaman sebesar Rp30 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kepada Bank NTT.
Keterlambatan pelaksanaan sejumlah proyek tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap penyelesaian pekerjaan yang telah direncanakan pemerintah daerah, terutama paket-paket yang masa kontraknya disebut berlangsung sejak Juli hingga November.
Seorang warga Rote Ndao yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada media ini mengungkapkan bahwa progres fisik sejumlah pekerjaan jalan masih relatif rendah.
Menurutnya, capaian pekerjaan baru berkisar 30 persen, sementara material utama seperti batu dan aspal disebut belum tersedia di lokasi pekerjaan.
“Progres pekerjaan masih sekitar 30 persen, sementara material utama seperti batu dan aspal belum berada di lokasi konstruksi,” ungkap sumber tersebut.
Kondisi itu turut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian realisasi pekerjaan di lapangan dengan jadwal pelaksanaan dan kurva-S yang diajukan penyedia jasa.
Sumber tersebut menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rote Ndao perlu mengevaluasi progres fisik setiap paket pekerjaan agar pelaksanaannya tetap mengacu pada target kontrak.
Ia juga mengkhawatirkan puluhan paket pekerjaan infrastruktur jalan berpotensi mengalami kendala penyelesaian apabila persoalan pendanaan dan keterlambatan pelaksanaan tidak segera ditangani.
Di sisi lain, sumber tersebut menyebutkan bahwa proses tender cepat untuk sejumlah paket pekerjaan telah menghasilkan pengumuman pemenang. Namun, menurutnya, tahapan administrasi lanjutan masih membutuhkan kepastian anggaran.
“Untuk lelang, pengumuman pemenangnya sudah ada. Cuma untuk SPPBJ dan menandatangani kontrak harus ada kepastian anggaran. Secara teknis waktu juga tidak memungkinkan,” ungkapnya.
Persoalan ini pun menyoroti pentingnya kepastian pendanaan, kelanjutan proses pengadaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan proyek agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan kontrak.
Kepala PUPR Akui Sejumlah Paket Berjalan Lambat
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rote Ndao, Sony Saban, mengakui bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat sejumlah paket yang berjalan lambat dan tidak sesuai dengan progres yang direncanakan.
Menurut Sony, keterlambatan tersebut disebabkan oleh kontraktor yang belum mampu memenuhi komitmen pelaksanaan kontrak. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan peralatan, kekurangan tenaga kerja, serta kenaikan harga aspal.
Meski demikian, Sony menegaskan bahwa Dinas PUPR tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui konsultan dan pengawas lapangan dengan berpedoman pada ketentuan kontrak.
Pengawasan tersebut, jelasnya, dilakukan melalui peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan serta rapat evaluasi rutin setiap minggu. Dinas PUPR juga telah berulang kali melayangkan surat teguran kepada kontraktor yang dinilai tidak memenuhi target pelaksanaan.
Untuk kontraktor yang telah memasuki fase kontrak kritis, pihaknya mengaku sudah memberikan dua kali peringatan tertulis.
Sony menegaskan, apabila tidak terdapat perubahan kinerja maupun itikad baik dari kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan, langkah pemutusan kontrak dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.
Kondisi ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan setiap paket pekerjaan berjalan sesuai jadwal, memenuhi ketentuan kontrak, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Rote Ndao.(RM)
