Penulis: Rudi Mandala
ROTE NDAO – SUARANKRI.COM-Sidang Gabungan Komisi III Perubahan APBD Tahun 2025 di DPRD Rote Ndao, Jumat (26/9/2025), kembali membuka borok perencanaan anggaran Pemerintah Daerah Rote Ndao. Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Firlot Pelokilla, melontarkan kritik keras terhadap Pemda yang dianggap abai pada kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya perbaikan ruas jalan Feapopi – Hutu di Desa Maubesi, Kec. Rote Ndao.
“Jalan Feopopi – Hutu sudah tetapkan di APBD tapi kemudian (ada) efisiensi maka tidak dikerjakan. Tetapi di perubahan anggaran 2025 tidak di anggarkan kembali. Kalo alasan bilang efisiensi anggaran atau keterbatasan keuangan, itu tidak masuk akal. sementara ada kegiatan baru lainnya yang di anggarkan oleh Dinas PUPR di perubahan APBD,” ujar Firlot Pelokilla dengan nada kecewa.
Firlot menilai pemerintah tidak serius dalam melaksanakan prioritas pembangunan. Padahal kondisi jalan Feapopi – Hutu sudah memprihatinkan dan sangat mendesak untuk segera diperbaiki. Ia mendesak agar Pemda Rote Ndao tidak lagi bermain-main dengan alasan efisiensi anggaran, sebab yang dipertaruhkan adalah akses masyarakat di Rote Tengah.
Nada serupa juga disampaikan oleh Anggota DPRD Fraksi Nasdem, Sepri Darius Sina, S.Pd. Ia menilai kebijakan Dinas PUPR dalam menyusun perubahan APBD justru menabrak logika perencanaan yang sudah matang.
“Di APBD induk anggaran untuk jalan Feapopi-Hutu sudah ditetapkan, berarti sudah melalui perencanaan yang matang. Akibat dari pengusulan paket kegiatan baru, akan dilakukan perencanaan baru yang akan menelan anggaran lebih,” tegas Sepri.
Lebih jauh, ia menyoroti inkonsistensi pemerintah yang justru mengabaikan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah disusun.
“Seharusnya anggaran jalan Rote Tengah 1 Milyar, ketika ada perubahan, ada anggaran lebih 1 Miliar, Jalan Rote Tengah harusnya ditetapkan kembali. Ini malah buat jalan baru lagi. Artinya bahwa dokumen perencanaan yang selama ini kita buat, pemerintah tidak konsisten dalam pelaksanaannya. Hanya secara administrasi dibuat bahwa ini memenuhi syarat, tapi eksekusinya ini semau gue,” ungkap Sepri dengan nada keras.
Sorotan tajam dua wakil rakyat ini mengindikasikan adanya ketidakseriusan Pemda Rote Ndao dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Jika benar alasan “efisiensi” hanya dijadikan tameng untuk mengalihkan anggaran ke proyek baru, maka publik patut menduga adanya permainan politik anggaran yang jauh dari kepentingan rakyat
