ROTE NDAO – SuaraNkri.Com-Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao terus berjalan di tengah sejumlah persoalan lahan dan dinamika yang berkembang di masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyatakan akan terus mengawal pembangunan tersebut agar berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.
Hal itu ditegaskan Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, S.H., usai bertemu dan berdiskusi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (28/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan K-SIGN, termasuk kondisi pekerjaan di lapangan serta sejumlah persoalan strategis yang dinilai perlu mendapat perhatian dan dikawal bersama.
Menurut Paulus, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan dukungan terhadap pembangunan dan penyelesaian K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao.
“Bapak Menteri menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan dan penyelesaian K-SIGN,” ujar Paulus dalam keterangannya.
Selain progres pembangunan, pertemuan juga membahas penyelesaian persoalan lahan serta sejumlah informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Paulus mengatakan, klarifikasi terhadap berbagai informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan.
“Kami sepakat bahwa komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak menjadi kunci dalam menyelesaikan setiap persoalan yang masih ada,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Paulus juga menyinggung adanya pihak tertentu yang menurut dia berupaya menggagalkan pembangunan K-SIGN melalui penyampaian informasi yang disebutnya tidak benar kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan di Rote Ndao tidak dijadikan bagian dari pertarungan kepentingan politik.
“Saya ingatkan kalian, yang karena syahwat politik busuk yang tidak tertahan lalu mau gagalkan pembangunan di Rote Ndao. Pada waktunya semua akan terbongkar,” tegasnya.
Paulus meminta pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik untuk mengedepankan gagasan dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi menghambat pembangunan.
“Stop politisasi dan siapkan diri bertarung ide dan gagasan dan bukan lakukan pembusukan di belakang dengan mengorbankan pembangunan,” ujarnya.
Pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan juga membahas penguatan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Koordinasi tersebut diarahkan untuk mendukung penyelesaian persoalan lahan yang berkaitan dengan pembangunan K-SIGN sekaligus mempercepat pelaksanaan program di lapangan.
Bupati Rote Ndao berharap koordinasi lintas kementerian dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang masih muncul sehingga pembangunan K-SIGN dapat terus berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.(RM)
