ROTE NDAO —SuaraNkri.Com– Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, SH menyatakan adanya upaya dari pihak tertentu untuk menghambat pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
Pernyataan tersebut disampaikan Paulus setelah bertemu dan berdiskusi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (28/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan K-SIGN yang saat ini sedang berlangsung, termasuk persoalan lahan serta sejumlah isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Paulus, dalam pertemuan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan dukungannya terhadap pembangunan dan penyelesaian K-SIGN di Rote Ndao.
“Kami menyampaikan perkembangan pekerjaan di lapangan serta sejumlah hal strategis yang perlu kita kawal bersama agar pembangunan K-SIGN dapat terus berjalan dan diselesaikan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan,” kata Paulus.
Namun, Paulus mengungkapkan adanya pihak tertentu yang disebut berupaya menghambat pembangunan K-SIGN dengan menyampaikan informasi yang menurutnya tidak benar melalui sejumlah surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Adanya upaya-upaya dari pihak tertentu yang ingin menggagalkan K-SIGN di Rote Ndao dengan menyampaikan berbagai berita bohong melalui surat-surat tertentu kepada Menteri,” ujarnya.
Paulus menegaskan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao akan menghadapi setiap upaya yang dinilai bertujuan menghambat pembangunan di daerah tersebut, termasuk pembangunan yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami sepakat untuk melawan setiap oknum-oknum yang berniat jahat agar tidak terjadi pembangunan di Rote Ndao, termasuk upaya menggagalkan PSN di Rote Ndao,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pihak-pihak yang disebut menggunakan kepentingan politik untuk menghambat pembangunan agar tidak menjadikan proyek pembangunan sebagai arena konflik politik.
“Saya ingatkan kalian, yang karena syahwat politik busuk yang tidak tertahan lalu mau gagalkan pembangunan di Rote Ndao. Pada waktunya semua akan terbongkar,” kata Paulus.
Ia meminta seluruh pihak mengedepankan gagasan dan solusi dalam menyikapi berbagai program pembangunan di daerah.
“Stop politisasi dan siapkan diri bertarung ide dan gagasan, bukan melakukan pembusukan di belakang dengan mengorbankan pembangunan,” ujarnya.
Selain membahas berbagai isu yang berkembang, pertemuan tersebut juga membahas penguatan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mendukung percepatan pembangunan K-SIGN.
Paulus mengatakan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih ada, termasuk terkait lahan.
“Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak menjadi kunci dalam menyelesaikan setiap persoalan yang masih ada,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, pengembangan kampung nelayan juga menjadi salah satu pembahasan. Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan arahan agar konsep kampung nelayan dapat dikembangkan menjadi Kampung Lautra.
Menurut Paulus, arahan tersebut akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya menata kawasan pesisir, memperkuat aktivitas masyarakat nelayan, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Puji Tuhan, dari tujuh lokasi yang kami ajukan, saat ini akan segera dikerjakan dua lokasi, yaitu Papela dan Oenggae. Sementara lima lokasi lainnya akan dilakukan secara bertahap,” ujar Paulus.
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap dukungan pemerintah pusat dan koordinasi lintas kementerian dapat memastikan pembangunan K-SIGN serta program pengembangan kawasan pesisir berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(RM)
