Penulis: Rudi Mandala
Rote Ndao- SUARANKRI.COM-Sejumlah warga di Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, mengeluhkan mahalnya biaya pengurusan surat pengantar nikah atau sering di sebut administrasi desa.
Hal itu disampaikan oleh salah warga yang bernama Yohanis Lau kepada ketua BPD Desa Oetutulu Paulus Adu.
Yohanis uraikan dalam tahun 2025 tiga orang anak perempuannya menikah dan dirinya menyetor biaya administrasi desa sebanyak Rp. 7.500.000 ke PJ kades Oetutulu.
“, Menurut Yohanis, biaya administrasi perkawinan adat mengalami kenaikan cukup drastis, sehingga kenaikan tersebut dinilai sangat memberatkan bagi dirinya.
“Dulu jaman mantan kepala Desa, untuk biaya Administrasi perkawinan adat, itu cuman Rp 250 ribu dan biaya trangkampung RP 150 jadi totalnya Rp 400 ribu, sekarang kata Yohanis biayanya naik menjadi Rp 2, 5 juta.
Dan sangat wajar kami masyarakat mengeluh sebab naiknya lima kali lipat,” ujarnya kepada SUARANKRI, Sabtu (14/2/2026).
Di waktu terpisah media menghubungi ketua BPD Desa Oetutulu, Paulus Adu membenarkan apa yang di sampaikan warga yang bernama Yohanis Lau itu benar.
Menurut ketua BPD, Paulus Adu sesuai perdes lama jamanya mantan kades Oetutulu, Bapak Stefanus Selly itu biaya Administrasi Perkawinan Adat Rp 250 Ribu dan trangkampung Rp. 150 Ribu.
Yang menjadi pertanyaan dari masyarakat di tahun 2025 biaya perkawinan adat naik drastis sedangkan belum ada perdes baru.
Pada tahun 2020 kami BPD dan pemerintah Desa Oetutulu, pernah buat perdes baru, tetapi belum kordinasi pihak kecamatan dan juga Kabag hukum Rote Ndao serta sosialisasi ke masyarakat jadi kami BPD dan masyarakat beranggapan pungutan tersebut sangat tidak wajar.
Lanjut ketua BPD, Paulus Adu di tahun 2025 sebanyak 13 acara perkawinan adat dan 8 orang secara resmi mengadu kepada BPD Oetutulu dengan estimasi biaya dari delapan perkawinan adat seluruh sebanyak 15 juta.
Lebih miris lagi dari biaya administrasi perkawinan adat sebanyak 15 juta namun, pada LPJ desa Oetutulu tahun 2025 hanya sebanyak 1,2 juta sehingga dari hal ini kami menduga ada permainan di pemerintah Desa Oetutulu.
Hingga berita ini di publikasi PJ. Kades Oetutulu belum berhasil di konfirmasi.
