Penulis:Rudi Mandala
Rote Ndao-SUARANKRI.COM-Resses dari DPRD Rote Ndao Firlot Pelokila Hari/tanggal : Kamis, 11 Desember 2025
Jam : 18.00 WITA
Alamat : RT. 006 / RW. 003 Dusun PolbongHun, Desa Siomeda, Kecamatan Rote Tengah
Bertempat Dirumah, Jonis Kiuk
Dalam kegiatan Resses tersebut Anggota DPRD Rote Ndao, Firlot Pelokila, mendapat berbagai keluhan dari masyarakat.
Salah satunya terkait dengan pemerintah telah menjanjikan program optimasi lahan di kompleks persawahan Suesama berupa bantuan pipa, namun hingga saat ini bantuan tersebut belum juga direalisasikan.
Hal serupa juga dialami oleh kelompok tani di kompleks Loendolu, yang sebelumnya telah dijanjikan bantuan sumur bor oleh Dinas Pertanian, tetapi sampai sekarang belum ada pelaksanaannya.
Selain dari itu. Terdapat kekecewaan yang mendalam dari seorang bidan bernama Desri Natalia Keluanan.
Desti Natalia melamar dan mengabdikan diri secara sukarela di Puskesmas Rote Tengah. Namun, pada proses seleksi PPPK terakhir, Ibu Desri dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi akibat keterlambatan atau kurangnya informasi terkait lowongan PPPK yang dapat diakses olehnya.
Akibatnya, kesempatan untuk mengabdi sebagai ASN dengan profesi bidan menjadi hilang. Perlu diketahui bahwa Ibu Desri Natalia Keluanan adalah putri dari Bapak Erasmus Keluanan yang telah menghibahkan tanah seluas kurang lebih 2 hektare untuk pembangunan gedung Puskesmas Rote Tengah yang saat ini berdiri.
Namun sangat disayangkan, hingga kini tidak ada bentuk perhatian, pertimbangan, maupun penghargaan dari pemerintah daerah terhadap putri beliau, meskipun keluarga tersebut telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.
Ada juga kekeliruan yang dilakukan oleh Operator SIKS–NG Desa Siomeda dalam proses verifikasi dan validasi data masyarakat kurang mampu. Akibat kesalahan tersebut, sejumlah warga yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan pemerintah justru tidak menerima haknya sama sekali. Salah satu warga yang terdampak adalah Ibu I Nyoman Puteri Adu, seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai petani, dan suaminya pun berprofesi sebagai petani.
Sekitar tiga bulan lalu, saat berobat ke Puskesmas, Ibu I Nyoman Puteri Adu tidak dapat menerima pelayanan kesehatan karena BPJS miliknya telah dinonaktifkan. Merasa dirugikan, Ibu tersebut mendatangi kantor Desa untuk meminta penjelasan. Namun setiap kali datang, baik Kepala Desa maupun Operator Desa selalu tidak berada di tempat sehingga tidak memperoleh kejelasan apa pun.
Akhirnya, Ibu tersebut memutuskan untuk langsung mendatangi Dinas Sosial. Di kantor Dinas Sosial barulah diketahui bahwa BPJS beliau dinonaktifkan akibat data yang diinput oleh Operator Desa tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam sistem DTKS tercatat bahwa Ibu tersebut memiliki industri usaha pengolahan rumah tangga dengan penghasilan Rp 5.000.000 per bulan. Data yang tidak benar tersebut menyebabkan beliau secara otomatis dikategorikan tidak layak menerima bantuan pemerintah, termasuk layanan BPJS yang menjadi haknya sebagai warga kurang mampu.
Masyarakat juga mengeluh terkait program beasiswa Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Rote Ndao, namun masih ditemukan berbagai bentuk ketidakadilan serta tidak tepat sasaran.
Program yang semestinya menjadi instrumen pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia justru tidak sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hanya masyarakat tertentu saja yang dapat merasakan manfaat dari beasiswa tersebut.
Hal ini disebabkan oleh adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses seleksi penerima beasiswa, terutama karena faktor kedekatan kekeluargaan, hubungan personal, serta koneksi dengan oknum pemerintah yang bekerja pada dinas teknis terkait.
Selain itu, terdapat pula dugaan campur tangan atau pengaruh dari beberapa anggota DPRD yang memprioritaskan individu-individu dalam lingkaran kedekatan mereka.
Akibat dari praktik tersebut, banyak anak dari keluarga kurang mampu khususnya beberapa masyarakat Desa Siomeda yang seharusnya menjadi prioritas justru tidak memperoleh kesempatan yang sama
