Penulis:Fera Ludji
Editor: Rudi Mandala
Saat ini Tantangan Fiskal Nasional Berdampak sampai ke Daerah sehingga terjadi efisiensi transfer daerah sebesar 115 M yang sangat berpengaruh terhadap Belanja APBD 2026
Fraksi PDIP DPRD Rote Ndao mengingatkan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao agar menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan pada pandangan Fraksi PDIP Rote Ndao dalam sidang lV DPRD Rote Ndao, pada Rabu (19/11/25)
penyampaian fraksi PDI-P atas Rancagan anggaran Tahun 2026, di Gedung Paripurna DPRD Rote Ndao, Dering Feoh M.PD menegaskan bahwa, pemerintah harus menggencot angka pendapatan daerah dengan inovasi kebijakan yang bisa mendongkrak angka PAD,
sehingga bisa membantu menekan permasalahan penerimaan ASN baik PNS dan P3K dengan kuota yang cukup besar Tampa dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Hal ini kalau di diamkan akan menjadi masalah tersendiri di tahun anggaran 2026, kondisi ini bisa memicu terjadinya defisit belanja pegawai bahkan hak-hak ASN berupa tambahan penghasilan, uang lauk pauk.
Kita perlu kebijakan untuk melakukan pinjaman daerah, perlu di pikirkan secara matang agar tidak menimbulkan efek domino yang akan merugikan pemerintah sendiri.
Lanjut Dering, jangan sampai dengan adanya pinjaman. daerah justru menambah beban daerah di waktu-waktu mendatang karena pemerintah akan kehilangan ruang fiskal yang cukup besar untuk flessibitas belanja daerah.
Bahkan jika tidak dihitung secara baik dan matang kedepan bisa saja untuk belanja gaji, belanja oprasional dan belanja wajib lainnya tidak mampu membiayainya.
Karna ruang fiskal kita khususnya dari PAD akan habis untuk membayar utang daerah tersebut apalagi pemerintah pusat tak kunjung menaikan angka transfer pusat ke daerah.
Kalau sampai kondisi ini terjadi maka resiko kolaps menjadi ancaman nyata bagi kabupaten tercinta ini.
Memang kami tahu bahwa niat mulia pemerintah dalam hal bupati untuk membangun daerah tercinta ini sangat besar kendati kita diperhadapkan pada situasi rumit yang terjadi.
Dalam pembacaan pandangan Fraksi. Fraksi PDI-P sangat berharap langkah pinjaman daerah harus menjadi solusi bukan malah menjadi madalah.
Untuk itu saran konkrik dari fraksi PDI-P agar pemerintah dapat mengkaji secara matang sembari memikirkan kebijakan untuk mendongkrak pendapatan daerah agar meminimalisir bahkan dapat mengeleminir ancaman fiskal ancaman fiskal tersebut.
Kita perlu memanfaatkan kebersamaan ini, Fraksi PDI-P menitipkan beberapa masukan, catatan, usulan, dan aspirasi untuk menjadi perhatian pemerintah untuk segera tindak lanjuti yaitu:
1.Fraksi PDI-P meminta pemerintah untuk mengakomodir gaji P3K paruh waktu.
2. Kesejahteraan ASN harus menjadi perhatian dan prioritas pemerintah di tahun anggaran 2026 jangan sampai hal-hak ASN di korbankan hanya untuk menutupi masalah fiskal yang terjadi.
3. Fraksi PDI PERJUANGAN sangat berharap penempatan PNS dajam jabatan harus mempertimbangkan kompotensi dan talenta yang di miliki sehingga aktifitas pemerintah dapat berjalan dengan baik termasuk pada OPD sekretariat daerah, sehingga aktifitas kelembagaan DPRD tidak terganggu.
4. Kami meminta pemerintah untuk memikirkan strategi untuk mendayagunakan kelebihan ASN di kabupaten Rote Ndao dalam program-program strategisnya misalnya untuk mendongkrak angka pad perlu ada kolaborasi lintas OPD. bisa saja pemerintah mendorong program asn bertani dan asn beternak dilingkungan kantor atau pemanfaatan lahan-lahan pemerintah. program ini juga bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar sehingga berdampak kepada masyarakat sekitar.
5. Pemerintah perlu memikirkan kebijakan untuk mendorong petani dan peternak di kabupaten Rote Ndao untuk terlibat dalam penyediaan bahan baku program makan bergizi gratis. jangan sampai masyarakat Rote Ndao hanya menjadi penonton karena semua bahan baku didatangkan dari luar daerah. pemerintah harus mengambil sikap agar peluang ini tidak terbuang percuma. langkah ini dapat dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat. pemerintah bisa saja melakukan intervensi dengan membentuk kelompok umkm untuk mengelola setiap dapur sppg di kabupaten Rote Ndao tanpa harus menggunakan yayasan. modalnya dari kur bank negara dengan jaminan pemerintah daerah dengan demikian program ini bisa berdampak.
6. Fraksi pdi perjuangan melalui kesempatan ini
menitipakan sejumlah usulan aspiratif masyarakat untuk ditindaklanjuti pemerintah meliputi:
– pembangunan ruas jalan lingkar oetutulu – pembangunan ruas jalan lingkar fatubebelak-busalangga barat.
– pembangunan ruas jalan busalangga.
– ruas jalan ingguinak-oeine segmen mundek lidor.
– ruas jalan pantai poros selatan pantai baru.
– usulan pembangunan ruas jalan lingkar kelurahan
londalusi.
– ruas jalan eahun-kimadale.
– ruas jalan lingkar oenoh.
– ruas jalan oetefu-oebou.
– ruas jalan lingkar bokeama.
– ruas jalan lingkar mboeain.
7. Fraksi Pdi Perjuangan mengusulkan agar rencana kebijakan pinjaman daerah sekali lagi dipikirkan secara matang sekaligus melakukan penjajakan terkait sumber pinjaman dengan bunga rendah misalnya dengan meminjam pada pemerintah pusat dengan bunga yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Bank (lkb) maupun Lembaga Keuangan bukan Bank (lkbb).
Hadirin yang kami hormati dan kasihi. Fraksi Pdi perjuangan berkomitmen untuk mencermati konsistensi RAPBD kabupaten Rote Ndao terhadap dokumen KUA dan PPAS yang sudah ditetapkan serta dokumen perencanaan lainnya, dengan harapan semua anggaran yang diusulkan harus didahului dengan perencanaan yang matang sehingga akan memberikan kontribusi yang nyatabagi masyarakat.
